Вход

Log in with

RULES FORUM ~ Wajib dibaca oleh seluruh member Indo.MT5 !

Setiap member forum Indo.MT5 diwajibkan untuk membaca
dan memahami Peraturan yang diberlakukan di forum ini.

Adapun link dari thread-thread yang berisi Peraturan Forum adalah sbb:
  1. Indo MT5 Forum Rules
  2. Peraturan Bonus Posting


Rules untuk thread tertentu secara spesifik:
Sebaiknya member lama juga mengecek kembali thread-thread
yang berisi peraturan tersebut secara berkala, agar tahu jika ada update.

Harap menjadi perhatian seluruh member.

Terima kasih.




Ttd,
Admin & Moderator.
See more
See less
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
20
  • #1 Collapse

    Apa Itu R2P?
    R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
    Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Collapse

    Originally posted by AnasVx View Post
    R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
    Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
    Istilah R2P merupakan singkatan dari Responsibility to Protect adalah komitmen politik tidak mengikat yang dibuat oleh Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis dan kejahatan perang. Kepemimpinan Kanada berperan penting dalam pembentukan Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) pada tahun 2000, yang mengarah pada pengembangan dan akhirnya adopsi R2P pada KTT Dunia PBB 2005

    Sejarah R2P

    Ada perdebatan panjang tentang intervensi kemanusiaan dan kedaulatan negara. Sebelum doktrin Responsibility to Protect, tidak ada konsensus internasional dan kode etik yang diakui dengan baik. Selama tahun 1990-an, dunia menyaksikan dua kegagalan komunitas internasional untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah. Pada tahun 1994, sekitar 800.000 orang dibantai di Rwanda oleh ekstremis etnis Hutu. Genosida menargetkan komunitas minoritas Tutsi, menewaskan sekitar 70% populasi Tutsi Rwanda.

    Walaupun waktru itu PBB menyadari genosida yang direncanakan pemerintah Rwanda, dan memiliki pasukan di negara itu, mereka gagal bertindak. Komunitas internasional gagal lagi untuk mencegah pembantaian brutal pada tahun 1995. Selama Perang Bosnia, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibunuh oleh Tentara Serbia Bosnia setelah PBB dan lainnya gagal melindungi mereka di daerah aman PBB di kota Srebrenica. Genosida di Rwanda dan Srebrenica menunjukkan kepada dunia kegagalannya untuk melindungi orang dan konsekuensi yang menghancurkan dari non-intervensi. Setelah kekejaman ini, Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara, yang didirikan oleh pemerintah Canada, merilis sebuah laporan yang disebut “Responsibility to Protect” pada tahun 2001.

    Bagaimana Cara Kerja Responsibility to Protect

    Responsibility to Protect mencakup tiga elemen tanggung jawab internasional: tanggung jawab untuk mencegah, tanggung jawab untuk bereaksi, dan tanggung jawab untuk membangun kembali. Menurut R2P, pencegahan adalah satu-satunya dimensi yang paling penting, dan negara mempunyai kewajiban untuk melakukan intervensi melalui cara damai seperti mediasi dan sanksi ekonomi untuk melindungi warga sipil dari kejahatan kekejaman.

    R2P juga mengizinkan penggunaan kekuatan militer jika cara damai tidak memadai. Enam kriteria ketat harus dipenuhi untuk melakukannya. Pertama, ambang batas penyebab yang adil menyatakan bahwa harus ada kejadian atau kemungkinan besar hilangnya nyawa atau pembersihan etnis dalam skala besar. Kedua, niatnya harus bersifat kemanusiaan. Ketiga, ini harus menjadi pilihan terakhir. Tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum intervensi militer apa pun. Keempat, harus dilakukan secara proporsional. Kelima, harus ada peluang sukses yang masuk akal untuk mencegah penderitaan. Terakhir, harus dilakukan melalui otoritas yang tepat, yaitu Dewan Keamanan.

    Pada KTT Dunia tahun 2005, semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan doktrin Responsibility to Protect (R2P). Sejak tahun 2009, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerbitkan laporan tahunan yang menguraikan strategi untuk menerapkan R2P berdasarkan tiga pilar: tanggung jawab utama negara untuk melindungi penduduknya sendiri dari kejahatan kekejaman; tanggung jawab kolektif masyarakat internasional untuk membantu; dan tanggung jawab internasional untuk melindungi sesuai dengan Piagam PBB.

    Namun, R2P memiliki keterbatasan. Karena kekuasaan untuk mengizinkan aksi militer berada pada Dewan Keamanan PBB, masalah politik yang mengganggu Dewan dapat mempengaruhi keputusan tentang kapan harus campur tangan. R2P juga telah dikritik sebagai bentuk neo-imperialisme yang digunakan oleh negara-negara yang lebih kuat untuk membenarkan eksploitasi konflik internal negara lain untuk melayani kepentingan diri mereka sendiri. Pemerintah dengan sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang serius sering menutupi kejahatan mereka dengan mengirimkan pasukan ke negara lain.
    Kalau Yang Atas Lupa Sama Yang Di Bawah, Jangan Di Kasih TUMAN

    Comment

    Advanced mode
    • #3 Collapse

      Originally posted by AnasVx View Post
      R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
      Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
      Spoiler Spoiler:
      dari sumber berita yang saya baca di media bahwa maksud dari R2P adalah kepanjangan dari bahasa inggrisnya [B]Responsibility to protect[B] sama dengan kata tanggung jawab untuk melindungi,
      maksud dan tujuan dari R2P adalah norma yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan hak mutlak dan negara kehilangan sebagian kedaulatannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia massal (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis). R2P memiliki tiga pilar:

      Sebuah negara bertanggung jawab melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.
      Masyarakat internasional bertanggun jawab membantu negara memenuhi tanggung jawab utamanya.
      Apabila negara gagal melindungi warganya dari empat tindak kekerasan di atas dan gagal menegakkan perdamaian, masyarakat internasional bertanggung jawab untuk campur tangan lewat tindakan koersif seperti sanksi militer. Intervensi militer dianggap sebagai pilihan terakhir.

      Meski R2P adalah norma yang diusulkan, bukan hukum, para pendukungnya menegaskan bahwa R2P didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, terutama prinsip terkait kedaulatan, perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan konflik bersenjata.

      R2P menciptakan kerangka kerja untuk memanfaatkan jalan yang sudah tersedia (i.e., mediasi, peringatan awal, sanksi militer, dan kuasa bab VII) untuk mencegah tindak kekerasan massal. Organisasi masyarakat sipil, negara, organisasi regional, dan lembaga internasional turut berperan dalam proses R2P. Kewenangan pilihan terakhir dan keputusan intervensi militer dipegang oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan demikian untuk pengertian dari R2P sudah di jabarkan di atas dan memang sangat luas penjabarannya, sednglan yang di uraikan hanya sebagian yang terpenting saja ,

      Comment

      Advanced mode
      • #4 Collapse

        Originally posted by AnasVx View Post
        R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
        Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
        Apa itu R2P?

        Responsibility to Protect (R2P) atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti tanggung jawab untuk melindungi merupakan sebuah norma internasional yang berusaha untuk memastikan bahwa masyarakat internasional tidak pernah lagi gagal untuk menghentikan kejahatan kekejaman massal genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

        Konsep R2P tersebut muncul sebagai salah satu bentuk tanggapan atas kegagalan masyarakat internasional untuk secara memadai menanggapi kekejaman massal yang dilakukan di Rwanda dan bekas Yugoslavia selama tahun 1990-an. Komite Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara mengembangkan konsep R2P sejak tahun 2001. Kemudian, R2P diadopsi dengan suara bulat pada tahun 2005 di KTT Dunia PBB yang merupakan pertemuan Kepala Negara dan Pemerintahan terbesar dalam sejarah.

        R2P menetapkan tiga pilar tanggung jawab, diantaranya adalah:

        PILAR PERTAMA
        Isi dari pilar pertama adalah bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari empat kejahatan kekejaman massal. Adapun empat kejahatan massal tersebut adalah genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga pembersihan etnis.

        PILAR KEDUA
        Komunitas internasional yang lebih luas memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan membantu masing-masing negara dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.

        PILAR KETIGA
        Jika suatu negara secara nyata gagal melindungi penduduknya, masyarakat internasional harus siap untuk mengambil tindakan kolektif yang tepat, dengan cara yang tepat waktu dan tegas dan sesuai dengan Piagam PBB.

        Comment

        Advanced mode
        • #5 Collapse

          R2P Program

          Originally posted by AnasVx View Post
          R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
          Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
          Apa Itu R2P ?

          R2P adalah singkatan dari Responsibility to Protect yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah tanggungjawab untuk melindungi. R2P sendiri merupakan sebuah rancangan program yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berbentuk norma umum tentang keamanan di dunia internasional dan juga hak asasi manusia yang dipandang dalam kondisi sangat genting. Norma ini dibuat sebagai sebuah ketahanan agar masing-masing negara bisa melindungi dirinya sendiri dari 4 macam kekejaman atas kemanusiaan secara massal yang terdiri dari genosida, kejahatan melawan kemanusian, pembersihan etnis dan kejahatan perang.

          Masing-masing negara anggota PBB akan diberi kesempatan selang beberapa waktu untuk bisa menyelesaikan secara internal 4 macam kekejaman di atas dan apabila sampai tenggat waktu yang diberikan oleh PBB habis maka akan dilakukan intervensi secara langsung dengan menerjunkan tim keamanan.

          Latar Belakang R2P

          Pada tahun 2005 dalam ajang Pertemuan Puncak Dunia ke-60 PBB yang berlangsung di kota New York pada tanggal 14-16 Desember para negara anggota yang hadir mayoritas sepakat untuk membuat sebuah program baru yang berfokus ke perdamaian dunia yang diberi nama R2P.

          Program ini berangkat dari pemikiran bahwa banyak kasus kekejaman terhadap kemanusiaan yang sampai menimbulkan banyak korban jiwa yang belum juga selesai bahkan sudah puluhan tahun lamanya. Contohnya saja konflik di Syria, Yaman, Iraq, Sudan, Somalia, Rwanda, Bosnia sampai yang terkini Rohingya.

          Program PBB selama ini dipandang sudah gagal dalam mencegah berjatuhannya korban jiwa dari pihak-pihak yang tidak bersalah seperti para wanita dan anak-anak bahkan fasilitas sosial dan kesehatan juga turut dihancurkan.

          Resolusi PBB hanyalah sekedar wacana belaka, sebuah retorika yang sama sekali tidak didengar oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Pun begitu yang namanya pasukan perdamaian dunia dipandang hanya menjadi penonton karena terkekang oleh asas netralitas, sehingga daripada itu diperlukan sebuah program yang lebih aktif dalam melakukan penetrasi dan melepaskan diri dari kenetralan.

          R2P disusun atas 3 pilar utama, yaitu :

          Pilar kesatu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua populasi manusia yang berada di dalam batas-batas wilayahnya, terlepas dari etnis atau agama apapun, apakah warga negara pribumi atau warga negara asing dan keturunan.

          Pilar kedua, memberikan hak kepada komunitas internasional untuk terjun langsung membantu negara yang sedang mengalami konflik agar bisa memenuhi kewajibannya.

          Pilar ketiga, membuat seperangkat aturan dan mengidentifikasi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan cara-cara yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan dalam hal diplomasi untuk menempuh jalan damai yang dipandang bisa melindungi warga negara ketika negaranya dianggap gagal dalam melaksanakan kewajibannya.

          Sayangnya R2P ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan suara bulat, bahkan Indonesia sendiri turut menolaknya dengan alasan bahwa program yang lama masih bagus padahal belum dijalankan sehingga sebuah hal yang mubazir apabila membuat program baru. Jadi, ketidaksetujuan dalam ini hanya masalah pelaksanaan program bukan tentang isinya.

          Sementara ada juga negara lain yang menolak karena isinya dipandang terlalu reaktif terutama ketika diplomasi gagal maka akan dipaksa untuk menerjunkan kekuatan militer sehingga rawan disalahgunakan. Apakah itu bagi kepentingan asing atau sebagai alat pemerintah yang sedang berkuasa ketika dalam keadaan dikudeta. Jadi, di pillar ketiga istilah “diplomasi damai” itu digarisbawahi. Sampai mana batasnya, itu yang tidak dijelaskan secara terperinci. Contohnya saja ketika pasukan perdamaian dunia PBB yang ternyata ikut berperang melawan milisi di negara Syria dan Libya.
          MBREGEGEG UGEG-UGEG HMEL-HMEL SAK NDULIT LANGGENG

          Comment

          Advanced mode
          • #6 Collapse

            R2P singkatan dari Responsibility to protect. Ini adalah sebuah kesepakatan bersama dan tanggung jawab moral dari seluruh negara anggota PBB untuk bisa menjaga dan melindungi seluruh umat manusia dari 4 buah kejadian yang mengerikan yang terdiri dari:
            • Genosida. Pembunuhan besar-besaran terhadap sekelompok orang yang dilakukan oleh negara atau sekelompok orang tertentu.
            • Kejahatan perang. Misalnya saat perang malah perkosa orang, hancurin rumah sakit, hancurkan tempat ibadah, malah sampai hancurkan situs bersejarah.
            • Pengusiran terhadap etnis tertentu. Apa bedanya dengan genosida. Kalau ini adalah upaya sebuah negara atau sekelompok orang untuk mengusir orang dengan etnis tertentu dengan cara intimidasi, kekerasan, pembunuhan, penyiksaan dan lain sebagainya.
            • Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ini adalah upaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia. Ada 6 macam hak asasi yaitu : Hak untuk hidup bebas, Hak untuk berpolitik, hak untuk kesetaraan hukum, hak untuk kesetaraan ekonomi, hak untuk kesetaraan proses pengadilan dan hak terhadap sosial budaya.


            Nah kita tahu yang namanya perang itu pasti ada kejahatan. Pasti ada aja. Karena itulah setiap negara yang berperang itu harus sadar bahwa mereka berperang itu antara militer dengan militer. Bukan dengan rakyat sipil. Setiap kejadian militer melawan sipil adalah sebuah kejahatan perang.

            Selanjutnya kejadian lainnya yang penuh dengan pembunuhan seperti Genosida. Genosida ini bisa dilakukan secara bertahap atau terselubung. Ini karena sensitif saya tidak bisa ceritakan. Selanjutnya juga pengusiran terhadap etnis tertentu, ini terjadi di Myanmar, dan juga terjadi di Israel dan Palestina.

            Nah yang paling ribet adalah hak asasi manusia karena cakupannya sangat luas sekali. Tidak semua negara bisa dan sanggup untuk melindungi Hak Asasi Manusia termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Kasus rasisme terhadap orang asia di Amerika Serikat adalah sebuah kisah tragis yang tidak pernah diungkap ke publik. Dan pelakunya dari kelompok minoritas lagi seperti dari orang kulit hitam dan juga latin.

            Ini adalah sebuah kisah tragis yang dimana perserikatan bangsa-bangsa harus dengan tegas terus mengingatkan seluruh negara di dunia untuk sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral.

            Comment

            Advanced mode
            • #7 Collapse

              Originally posted by AnasVx View Post
              R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
              Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
              Responsibility to Protect (R2P)

              Pertama ketika mendengar kata PBB yang selalu terbayang di pikiran saya adalah sebuah badan internasional yang berwenang untuk menangani konflik internasional. Sejauh ini memang peran PBB berkaitan dengan perdamaian dunia. Setiap konflik yang amat pelik antar negara seperti perang, perebutan wilayah, dsb selalu berakhir di perundingan PBB sebagai jalan terakhir nya. Karena dipercaya sebagai badan eksternal yang dibentuk untuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam menjalankan peranannya PBB juga mencakup R2P atau responsibility to protect.

              Click image for larger version

Name:	Screenshot_20210618_081834_copy_472x177.jpg
Views:	1
Size:	39.6 KB
ID:	12919513
              R2P merupakan sebuah kesepakatan internasional dalam upaya pencegahan terjadinya perang, genosida, kejahatan kemanusiaan, kekejaman masall dan pemusnahan etnis yang ada di seluruh dunia. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh kegagalan komunikasi internasional dalam menangani tindak kejahatan kemanusiaan di Rwanda dan negara bekas Yugoslavia tahun 1990-an. Lalu muncullah R2P yang merupakan hasil dari World Summit Outcome, pada tahun 2005 ini. Sampai sekarang R2P masuk dalam agenda tahunan PBB. PBB wajib memberikan laporan mengenai topik R2P ini setiap tahunnya.

              Mungkin anda membaca berita mengenai R2P belakangan ini. Bahwa diberitakan Indonesia menolak sebuah resolusi R2P. Perlu digarisbawahi ya, disini yang ditekankan adalah menolak 'resolusi' bukan R2P-nya. Karena dari konsep responsibility to protect memiliki misi yang sangat bagus, akan sangat aneh jika negara Indonesia menolaknya. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang cinta damai Kita harus bangga dengan hal itu. Indonesia menganggap bahwa kesepakatan awal dalam R2P masih sangat relevan. Belum membutuhkan sebuah resolusi besar karena sudah sesuai dengan tujuan bersama untuk perdamaian dunia.
              JURNAL DON GAPUK DISINI

              Comment

              Advanced mode
              • #8 Collapse

                Originally posted by AnasVx View Post
                R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
                Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?

                Click image for larger version

Name:	Screenshot_24.png
Views:	1
Size:	17.2 KB
ID:	12919528
                Responsibility to Protect atau seiring juga disebut dengan istilah R2P. Secara teknis, istilah tersebut menggambarkan sebuah organisasi Internasional, yang tujuannya sendiri untuk pencegahan permusuhan secara massal gan, seperti pencegahan perang antar negara, pencegahan kejahatan dan bisa juga pencegahan terhadap tindakan yang tidak kemanusiaan. Pada dasarnya semua negara di Dunia ini pasti punya prinsip yang sama, yaitu melindungi semua warga negaranya (Responsibility to Protect) dari segala macam tindakan kejahatan, entah dari segi eksternal maupun internal.

                Namun, jika saja ada negara yang sekiranya kurang mampu untuk melindungi rakyatnya, maka komunitas Responsibility to Protect Internasional seperti PBB, mereka memiliki tanggung jawab membantu negara-negara dalam memberikan perlindungan terhadap ancaman kekerasan dari negara asing. Sudah menjadi prinsip mutlak bagi komunitas besar kelas internasional, untuk memberikan bantuan dari segala macam tindak kejahatan atau ancaman dan lain-lain pokoknya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Asal kita ketahui saja, negara-negara di dunia ini sudah menyepakati dalam konferensi tingkat tinggi, dan berjanji untuk selalu menjunjung Responsibility to Protect (R2P). Tujuannya sendiri adalah, supaya manusia terhindar dari tragedi yang tidak kemanusiaan.

                Terdapat beberapa pilar yang senantiasa menerapkan prinsip Responsibility to Protect (R2P). Pembentukannya pun tidak asal-asalan brow, mereka dirancang saling berkesinambungan antara satu dan yang lain dengan satu tujuan yang sama, yaitu mencegah kejahatan pada umat manusia dari segala bentuk tidak ketidak manusiaan. Di bawah ini, adalah beberapa pilar yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia:
                • Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada semua rakyatnya dari kejahatan massal (genocide), kejahatan dari perang antar negara (war crime), semua jenis kejahatan lah pokoknya.

                • Komitmen dari komunitas yang sangat kuat banget, komunitas tersebut akan senantiasa memenuhi tanggung jawab tersebut, jika terdapat negara-negara yang kurang mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya.

                • Semua negara anggota dari PBB, harus bisa merespon dengan sigrap, kolektif, tegas dan tepat waktu, kalau saja ada negara yang tidak mampu atau bahkan gagal dalam memberikan perlindungan pada rakyatnya.


                Misalnya gini aja deh, anggap saja negara A menyerang negara B gencatan senjata dari negara A sudah tidak terbendung lagi, negara B yang merupakan anggota dari PBB, pihak negara kurang mampu memberikan perlindungan rakyatnya dari kejahatan perang (war crime). Nah di sinilah peran penting dari Responsibility to Protect, komunitas ini akan membantu tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan tersebut.
                Instaforex
                IndoMT5

                Comment

                Advanced mode
                • #9 Collapse

                  Originally posted by AnasVx View Post
                  R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
                  Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
                  Sekilas Tentang Lahirnya Responsibility to Protect (R2P)

                  Di awal terbentuknya PBB pada tahun 1945, negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat internasional tidak akan pernah membiarkan berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan terulang lagi. Akan tetapi dunia kembali dikejutkan dengan peristiwa pembantaian (killing fields) di Kamboja. Negara Kamboja yang berada di bawah rezim Pemerintahan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot pada saat itu melakukan pembantaian massal terhadap hampir dua juta manusia. Demikian pula dengan pembunuhan massal di Bosnia (1992-1995), Somalia (1993), Rwanda (1994), Congo (1998) dan Kosovo (1999). Sekali lagi, lebih dari sejuta laki-laki, perempuan dan anak-anak tewas dibunuh. Keadaan ini menjadi bukti bahwa masyarakat internasional telah gagal mencegah terjadinya pemusnahan massal. Nah atas dasar peristiwa-peristiwa tersebut Francis Deng memotori munculnya Responsibility to protect (R2P)

                  Pengertian Responsibility to Protect (R2P)

                  Responsibility to Protect (R2P) merupakan sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut. Jika, dengan berbagai sebab, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya.

                  Pilar Responsibility to Protect (R2P)

                  Ada tiga pilar untuk menerapkan Responsibility to Protect”. Setiap pilar adalah penting dan ketiganya dirancang secara berkesinambungan satu sama lain untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Ketiga pilar tersebut yaitu:

                  1. Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (genocide), kejahatan perang (war crimes), pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan dari segala macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut.

                  2. Komitmen komunitas internasional untuk membantu negara-negara menjalankan tanggung jawabnya itu.

                  3. Tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud.

                  Tujuan Responsibility to Protect (R2P)

                  Responsibility to Protect (R2P) berfungsi sebagai Norma Hukum Internasional. Dikatakan sebagai suatu norma karena R2P merupakan suatu pedoman, parameter atau patokan yang mengikat untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan antar kepentingan atau gangguan-gangguan terhadap kepentingan dan keamanan manusia sehingga tercipta keharmonisan dan keteraturan. Indikator yang menunjukkan bahwa komunitas internasional menerima R2P sebagai norma internasional adalah tidak ada satupun negara (sekalipun non-barat) yang menolak secara terang-terangan terhadap upaya intervensi pada kasus kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga sipil.
                  TEHNIK NO TREND
                  TERMINAL ANGKOT
                  "NoTrend it Just Risk Management"

                  Comment

                  Advanced mode
                  • #10 Collapse

                    Originally posted by AnasVx View Post
                    R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
                    Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
                    R2P adalah norma internasional yang berupaya untuk memastikan komunitas internasional tidak pernah lagi gagal untuk menghentikan kejahatan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanggung jawab melindungi adalah norma yang menyatakan bahwa kedaulatan bukan hak mutlak dan negara kehilangan sebagian kedaulatannya apabila negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia massal.
                    Spoiler Spoiler:
                    konsep ini muncul sebagai tanggapan atas kegagalan komunitas internasional secara memadai menangani kekejaman massal di Rwanda dan negara-negara bekas Yugoslavia selama tahun 1990-an. tujuan R2P adalah mewujudkan komitmen politik guna mengakhiri bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan.

                    Indonesia menolak R2P di Sidang Umum PBB
                    KEMENTERIAN Luar Negeri Indonesia menjelaskan terkait pemberian suara 'tidak' dalam resolusi Responsibility to Protect (R2P) di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard menegaskan, resolusi yang ditolak terkait resolusi prosedural, bukan substansinya.

                    "Resolusi ini bukan resolusi substantif, tapi resolusi prosedural, dimana Kroasia mengusulkan agar pembahasan mengenai R2P untuk dibahas di mata agenda tersendiri,"

                    Berdasarkan isi pernyataan yang disampaikan delegasi Indonesia yang dilihat Media Indonesia pada sidang tersebut, ada tiga alasan mengapa Indonesia memberikan suara 'tidak' R2P di Sidang Umum PBB.
                    1. R2P tidak membutuhkan agenda tahunan tetap. Pasalnya, sejak 2009 puluhan debat dan laporan Sekjen PBB telah dihasilkan.
                    2. setiap proposisi atau gagasan yang berupaya untuk memperkaya pembahasan tentang konsep tersebut tidak boleh menggagalkan batasan yang ditetapkan oleh dokumen Hasil KTT Dunia 2005.
                    Dikatakannya, upaya semacam itu, hendaknya tidak melonggarkan, memperluas atau menciptakan ambang batas atau kriteria daripada yang ditentukan dalam Resolusi 60/1. "Upaya untuk membahas R2P tidak boleh mengubah konsep menjadi sesuatu yang bukan konsepnya," kata delegasi Indonesia.
                    3. Indonesia mengatakan bahwa posisinya dalam pemungutan suara tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai melawan R2P. Pada 2005, Indonesia mengikuti konsensus yang mengadopsi konsep R2P sebagaimana yang tertuang dalam Resolusi 60/1. (OL-7)
                    INDO.MT5
                    INSTAFOREX - BROKER TERBAIK DI ASIA
                    Jaya09-s-trading-journal
                    Klik Disini Untuk Melihat

                    Comment

                    Advanced mode
                    • #11 Collapse

                      Originally posted by AnasVx View Post
                      R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
                      Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
                      R2P merupakan singkatan dari Responsibility to Protect, sebuah rancangan program dari PBB yang disusun untuk mengatasi masalah kemanusiaan di dunia. Secara bahasa responsibility to protect artiny adalah 'tanggung jawab untuk melindungi', jadi melalui program ini PBB berusaha menekankan pentingnya tanggung jawab semua negara untuk melindungi warga negaranya dari kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia.

                      Selama ini, walau PBB sudah berdiri 70 tahun, permasalahan kemanusiaan seringkali sulit untuk diatasi terlebih bila masalah itu terjadi dalam lingkup regional. Walaupun PBB seringkali ikut andil turun tangan tetap saja kebanyakan terasa tidak efektif dan tidak terasa manfaatnya bagi negara yang sedang mengalami masalah. Nah, R2P ini merupakan patokan norma yang disusun supaya masalah ini bisa diperbaiki.

                      Ada empat kekejaman yang disorot dalam program ini, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sederhananya, setiap negara diharuskan untuk mengatasi masalah itu sendiri, tapi kalau mentok maka PBB akan turun tangan dan melakukan intervensi dengan berbagai cara supaya masalah itu selesai, termasuk menurunkan kekuatan militer melalui pasukan perdamaian.

                      Pada dasarnya, semua manusia memiliki hak kehidupan yang sama, dan itu semua harus dijamin dan dilindungi oleh semua negara. Jadi setiap warga negara harus dilindungi oleh negara tanpa memandang ras, etnis, hingga agama. Kegagalan negara mengatasi hal itu akan ditindaklanjuti dengan intervensi. Dengan cara ini, diharapkan bahwa hak asasi manusia bisa ditegakan di semua negara.

                      Sebetulnya, program ini tidak terlihat seperti sesuatu yang baru. Dari kejadian-kejadian kemanusiaan yang sudah terjadi sebelumnya, terlihat bahwa intervensi dari pihak luar ke sebuah negara agak sulit dilakukan, contohnya seperti kasus di Bosnia, Sudan, atau Rohingya. PBB terlihat tidak bisa menguasai dan menyelesaikan permasalah-permasalahan tersebut. Indonesia sendiri menolak program ini karena menilai program ini sama saja dengan yang sudah-sudah, hanya kemasannya saja yang diperbaharui. Bahkan dikhawatirkan program R2P akan memberikan keleluasaan yang lebih besar pada pihak asing untuk 'menguasai' suatu negara ketika terjadi intervensi.

                      Comment

                      Advanced mode
                      • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                      • #12 Collapse

                        Responsibility to Protect (R to P atau R2P)

                        Originally posted by AnasVx View Post
                        R2P merupakan sebuah rencana yang di sidangkan PBB baru-baru ini?
                        Saya penasaran, apa itu R2P sebenarnya?
                        Apa Itu R2P?

                        R2P atau R to P merupakan akronim dari 'Responsibility to Protect' yang dalam bahasa Indonesia berarti 'Tanggung Jawab untuk Melindungi'. R2P merupakan sebuah prinsip yang dijadikan norma untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang bersifat jus cogens. Dan prinsip tersebut didasarkan bukan pada hak dari setiap negara tanpa ada campur tangan internasional, akan tetapi didasari oleh kedaulatan negara yang dibangun sebagai tanggung jawab dalam melindungi Hak Asasi Manusia di dalam batas wilayahnya.

                        Di mana ide tersebut pertama kali dicetuskan oleh Francis Deng, seorang mantan diplomat asal Sudan yang menjadi Perwakilan Khusus PBB untuk Masalah Pengungsi Internal (Internally Displaced Persons/IDPs) selama dekade 1990-an. Pada saat itu, Deng dan para ahli lainnya berpendapat bahwa dalam melindungi Hak Asasi Manusia yang bersifat jus cogens, kedaulatan negara harus dibangun di atas konsep “kedaulatan sebagai tanggung jawab (sovereignty as responsibility)‟, bukanlah sebagai hak setiap negara.
                        Spoiler Spoiler:
                        Click image for larger version

Name:	R2P.jpg
Views:	1
Size:	31.8 KB
ID:	12920066
                        Dan dari ide tersebut kemudian dikembangkan untuk menciptakan prinsip responsibility to protect (R2P), yang ikut dilatarbelakangi karena kegagalan PBB sebagai organisasi internasional dalam mencegah terjadinya pembunuhan massal yang terjadi di Bosnia dan Rwanda pada dekade 1990-an. Jadi R2P bukanlah hukum internasional, namun masih sebatas prinsip yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB pada tahun 2005.

                        Di mana tujuan dari prinsip R2P sendiri dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat jus cogens, seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemusnahan etnis tertentu. Selain itu, tanggug jawab ini juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat internasional. Khususnya jika suatu negara gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi HAM dalam batas wilayahnya, di mana hal ini dijadikan pilar dari prinsip R2P sendiri.

                        Indonesia Menolak R2P?

                        R2P (responsibility to protect) sendiri memang marak belakangan ini dikaitkan dengan negara Indonesia di beberapa portal media online dan media sosial (medsos). Di mana dari informasi yang disuguhkan Indonesia diberitakan telah memberikan suara “tidak” dalam resolusi responsibility to protect (R2P) di Sidang Umum PBB. Jadi yang ditolak Indonesia bukanlah konsep ataupun prinsip dari R2P, namun resolusi yang ada di dalamnya, karena pada awalnya Indonesia sangat mendukung konsep dari R2P.

                        Hal tersebut terjadi setelah Kroasia mengusulkan bahwa pembahasan mengenai R2P agar menjadi mata agenda dalam pemerintahan masing-masing negara anggota PBB. Jelas hal tersebut bertentangan dengan konsep awal dari R2P yang ditetapkan dalam dokumen hasil KTT PBB pada tahun 2005, karena resolusi tersebut dianggap Indonesia bersifat prosedural bukan bersifat substantif. Sehingga nantinya akan terdapat perbedaan prinsip yang terjadi dari beberapa negara anggota PBB dalam menerapkan R2P.

                        Jadi penolakan dalam pemungutan suara tersebut bukan berarti Indonesia memposisikan diri untuk melakukan perlawanan terhadap R2P. Justru sebaliknya, sejak awal Indonesia sangat mendukung konsep R2P dalam melindungi Hak Asasi Manusia yang bersifat jus cogens. Di mana dari konsep R2P sendiri memiliki makna yang sama dengan isi dari Pembukaan (Preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi bagian dari konstitusi dan dasar- dasar filosofis pemerintahan negara Republik Indonesia.

                        “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. (Alenia 1)
                        Guest's Avatar
                        Last edited by ; 20.06.2021, 17:09. Reason: Edit Teks
                        "When we master our emotions, we master our creations."

                        Comment

                        Advanced mode

                        Online

                        Working...
                        X